PROFIL

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
4. Instruksi Presiden RI nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika ( P4GN dan PN ) 2020 – 2024
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
7. Perarturan Menteri Sosial RI Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
8. SK Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/2022 tentang Penetapan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Korban dan pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
9. Peraturan Bersama Nomor : 01/ PB/ MA/ III/ 2004, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER -005/ A/ JA/ 03/ 2014, Nomor : PERBER/ 01/ III/ 2014/ BNN tentang Penaganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

SK Menteri Sosial RI Nomor 43/ HUK/ 2020 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA.

10. Perjanjian Kerja Sama (PKS) BNNP Jawa Tengah Nomor : PKS/ 047/ IV/ KA/HK.02/2022/ BNNP dengan PRS NAPZA AL MA’LAA ( YAYASAN AL MA’LAA GETASREJO Nomor : 001/ AL MA’LAA/ SU.PKS/ IV/ 2022
11. Akta Notaris Endang Sri Wukiryatun SH Nomor 1137 tanggal 27 Juli 2015 Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0010159.AH.01.04.Tahun 2015.

VISI

Membentuk insan yang berTAqwa, uNGGul bUdi pekerti, Hebat mandiri dan Anti narkoba (TANGGUH ANTI NARKOBA)

MISI

Menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan menjalan melalui metode pendidikan pesantren, sebagai metode rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam bentuk kegiatan kreatif, edukatif dan produktif sehingga diharapkan setelah menjalani rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dapat menjalani fungsi sosialnya secara wajar di keluarga dan lingkungannya.

Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) Yayasan Al Ma’laa Getasrejo dibentuk oleh Badan Pengurus Yayasan Al Malaa Getasrejo dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Al Malaa Getasrejo, Adapun susunan sebagaimana terlampir.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Edukasi NAPZA dan rehabilitasi sosial korban dan pecandu penyalahgunaan NAPZA, Lembaga Kesejahteraan  Sosial (LKS) Yayasan Al Ma’laa Getasrejo didukung SDM dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. SDM Teknis Rehsos

• Pekerja Sosial 1 orang
• Perawat 1 orang
• Psikolog (on call) 1 orang
• Konselor adiksi 3 orang
• Dokter (on call) 1 orang

2. SDM Non Teknis Rehsos

• Pembimbing agama 2 orang
• Pembimbing vokasional 2 orang
• SDM penunjang 4 orang Adapun struktur organisasi sebagaimana terlampir.